Secara Intensif Ke Berbagai Daerah, Komite IV Minta Kemenkeu Lakukan Sosialisasi UU HKPD

Komite IV DPA RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) dalam rangka Pengawasan terhadap pelaksanaan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana Komite IV DPD RI memantau kesiapan Provinsi Maluku Utara dalam mengimplementasikan UU HKPD.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua Komite IV dari daerah pemilihan Bangka, Belitung Ir. H. Darmancia Hussain mengatakan, kunjungan kerja ini bertujuan untuk mengetahui reaksi dan kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan undang-undang HKPD, serta mengetahui kendala dan permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan undang-undang HKPD.

Dr. Samsuddin Abdul Qadeer selaku Sekda Maluku Utara yang hadir mewakili Gubernur Maluku Utara berharap DPA RI dalam hal ini Komite IV mampu menjembatani berbagai kepentingan daerah dengan menjadi jembatan antar daerah. dan hub untuk pembangunan sejalan dengan program kerja pemerintah. Dalam pertemuan tersebut, Sekda Maluku Utara menyampaikan tantangan anggaran yang dihadapi Pemprov Maluku Utara saat ini. “Situasi keuangan atau APBD Maluku Utara saat ini cukup terkuras karena beban pendidikan yang semula pemerintah kabupaten/kota telah bergeser ke pemerintah provinsi, sehingga bisa dikatakan 50% APBD provinsi masuk ke pendidikan. , katanya, bagaimanapun, otoritas provinsi,

Dalam sambutannya sebagai tuan rumah kunjungan kerja ini, Iqbal H.I. Jabit berharap hasil diskusi tersebut nantinya dapat menjadi masukan dan manfaat khususnya bagi wilayah Maluku Utara. Novita Annakota, Senator dari Maluku, selaku Wakil Ketua Komite IV yang memimpin diskusi, memberikan kesempatan kepada Walikota Ternate yang diwakili oleh Sekretaris Kota Ternate, Dr. Yusuf Sunya untuk menyampaikan pendapatnya tentang UU HKPD. . Menurut Yusuf Sunya, semangat otonomi daerah rusak, ada semangat sentralisasi. “Pemerintah pusat terkesan dengan favoritisme terhadap perhatian ke daerah, kami melihat hanya Bali yang mendapat perhatian khusus, dan sekarang IKN,” kata Yusuf. “Banyak pejabat daerah tertarik ke pusat, banyak politisi lahir, seperti PEN,

Baca Juga  Berikut 8 Cara Menanam Porang Hingga Panen, Hasil Pasri Berkualitas!

Kepala Daerah DJPB Maluku Utara Adnan Vimbiarto, mewakili Departemen Keuangan, angkat bicara soal masalah KFD di beberapa daerah yang masih rendah. “QFA di daerah masih relatif rendah, hal ini antara lain disebabkan oleh daerah yang kurang mengoptimalkan PAP, penggunaan anggaran yang masih terbatas, belanja daerah yang belum terfokus, dan belum memadainya sinergi kebijakan dalam APBN dan APBD. . juga belum maksimal,” kata Adnan.

Dalam rangka implementasi UU HKPD, Pemda Maluku Utara telah melakukan pembenahan terhadap kerangka regulasi khususnya yang berkaitan dengan PDRD. “Perbaikan regulasi sudah kita lakukan sebagai respon terhadap UU HKPD, namun untuk Opsen kita masih menunggu PP dan Permendagri,” kata Kadispenda Sumut. Isu lain yang mengemuka adalah sulitnya pemda memungut pajak PKB, PAP dan PAB terhadap perusahaan yang beroperasi di Maluku Utara seperti perusahaan pertambangan. “Kami meminta agar DPD RI bisa menjadi jembatan bagi kami dengan politik di pusat, kami keberatan dengan kebijakan terbuka yang memotong distribusi untuk pemerintah provinsi, yang semula 70% provinsi, 30% pemerintah kabupaten/kota,

Menanggapi apa yang disampaikan Kadispenda kepada Maluku Utara terkait sulitnya pengumpulan PKB dan PAB dari perusahaan yang beroperasi di Maluku Utara, Kombes Pol. Afriandi Lesmana, SIK selaku Direktur Bareskrim Polda Maluku Utara, mengatakan banyak kendaraan yang beroperasi, termasuk kendaraan berat di Maluku Utara, didatangkan perusahaan dari luar daerah, sehingga masih menggunakan plat nomor daerah yang berbeda. “Dalam hal pemungutan pajak, termasuk PAP, Polda bisa membantu pemerintah daerah dalam membantu pemungutannya,” kata Alfriandri.

Dalam diskusi dan pendalaman tersebut, Senator Sulsel Agip Padindang menyoroti keengganan perusahaan di Maluku saat membayar kewajiban pajak. “Dispenda Maluku Utara tolong tunjukkan perusahaan mana saja yang tidak membayar kewajiban pajaknya sehingga kita bisa membantu solusi bersama, polisi daerah juga di sini jadi saya setuju bahwa polisi daerah harus membantu dalam pemungutan pajak,” kata Agip. “Polres juga dipercaya kami untuk menyelesaikan masalah kendaraan yang masih menggunakan plat nomor di luar daerah sehingga pemda bisa memungut pajaknya,” tambah Agip. Menurut Agiep, dari apa yang diturunkan Pemprov Maluku Utara, terlihat UU HKPD belum maksimal disosialisasikan di daerah.

Baca Juga  Simak Artikel Ini Tentang Tanaman Porang: Jenis, Manfaat, Harga, dan Budidaya

Permintaan sosialisasi ini segera ditindaklanjuti oleh Kepala DJPB Daerah Sumut Adnan Wimbiarto. “Kami sudah langsung menghubungi dan berkoordinasi dengan pusat terkait sosialisasi UU HKPD, dan pusat menjawab akan ada sosialisasi UU HKPD di Maluku Utara,” kata Adnan.

Menurut Abdul Hakim, senator asal Lampung, anggaran sangat penting baik bagi pemerintah pusat maupun daerah. “Makanya kita ingin tahu seperti apa implementasi dan implikasi dari UU Keuangan Daerah HKPD ini,” kata Abdul Hakim saat sesi tanya jawab. “Saya juga ingin Pemprov Maluku Utara mencoba menghitung seberapa besar kontribusi sumber daya Tara Maluku terhadap APBN atau APBD karena saya melihat Maluku Utara kaya, lautnya luas, berapa persen penduduknya,” kata Abdul Hakim. Pemerintah Daerah Maluku Utara. Menurut Abdul Hakim, Senator M. Sanusi Rahaningmas dari Papua Barat juga melaporkan kesamaan antara Maluku Utara dan Papua Barat. “Malut seperti Papua Barat, daerah yang menderita kekayaan yang melimpah,” katanya. Banyak juga perusahaan di Papua Barat yang tidak mengikuti aturan yang ada. “Terkait UU HKPD, harus dicari solusi yang tepat bersama-sama agar daerah tidak terlalu terbebani oleh aturan yang ditetapkan pemerintah pusat,” pungkasnya.

Sebelum menutup diskusi, Novita Annakota mengatakan bahwa Komite IV DPD RI sangat mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Pemprov Maluku Utara yang hadir dan memberikan masukan dan pendapatnya terhadap UU HKPD. “Hasil rapat akan kami tindak lanjuti saat kunjungan kerja hari ini dengan mitra kerja terkait pada rapat kerja Komite IV, dan Komite IV juga mendukung Polda Maluku Utara dalam membantu upaya pemungutan pajak bagi beberapa perusahaan yang tidak rapat. kewajiban perpajakannya,” kata Novita. “Kami juga meminta Pemprov Maluku Utara untuk memberikan rincian tertulis secara lengkap terkait dengan pelaksanaan UU HKPD, serta masalah perpajakan yang telah dirujuk,

Baca Juga  Ketum DPP APDESI Yang Jadi Sorotan Karena Deklarasi Jokowi 3 Periode, PROFIL Surta Wijaya

Menutup rapat kerja di Ternat, Wakil Ketua Komite IV Ir. H. Darmansia menegaskan bahwa Komite IV akan terus memperjuangkan kepentingan daerah. “Kami memiliki akses ke pusat, jadi kami akan berbagi informasi dengan mitra terkait, seperti menteri keuangan, menteri investasi,” kata Darmancia. “DPD RI dari daerah untuk Indonesia dan dari Indonesia untuk daerah,” pungkasnya.(*)